Pembangunan Desa Pangkemiri Dipertanyakan, Anggaran Tidak Transparan

Sidoarjo, 4 Maret 2025 – Headlinexpers.com

Pembangunan yang tengah berlangsung di Desa Pangkemiri, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat. Pasalnya, hingga kini belum ada papan informasi yang memaparkan anggaran maupun sumber anggaran terkait proyek pembangunan yang sedang dikerjakan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh anggaran desa.

Joko jombrot selaku DPK LIRA saat mengkonfirmasi mengenai hal ini, Mulyono selaku Kepala Desa Pangkemiri menjelaskan bahwa anggaran pembangunan tersebut sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketidakhadiran papan informasi yang semestinya memuat rincian anggaran dan sumber dana yang digunakan.

Masyarakat setempat pun merasa khawatir dengan kurangnya transparansi ini. Mereka menduga bahwa tidak adanya informasi yang jelas terkait anggaran dan sumber dananya berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. “Kami hanya ingin tahu, dari mana dana untuk pembangunan ini berasal dan berapa besarnya. Ini kan hak kami sebagai warga,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Berdasarkan peraturan yang ada, setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana publik wajib menyertakan informasi yang memuat rincian anggaran, sumber dana, serta nama proyek. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini jelas berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Ketika ditanya mengenai rencana untuk memasang prasasti yang sesuai dengan ketentuan undang undan KIP (keterbukaan informasi publik), Kepala Desa Mulyono hanya menjawab bahwa semua pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan RAB, tanpa memberikan jawaban tegas tentang tindakan yang akan diambil terkait masalah ini.

LSM LIRA Sidoarjo berharap agar pemerintah desa segera menindaklanjuti masalah ini dengan lebih transparan dan terbuka, agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi warga, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Joko jombrot selaku ketua DPK LIRA siap mengawal kasus tersebut untuk dapat segera dilaporkan terkait pelanggaran “Pembangunan yang bersih dan transparan seharusnya menjadi prioritas agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan semua pihak” ujar joko. (red)