Pasuruan, 24 Juni 2025 — Headlinexpers.com
Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengukir sejarah baru dalam dunia pendidikan dengan melantik 112 kepala sekolah dari jenjang SD dan SMP, termasuk dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, di Auditorium Mpu Sindok, Senin (23/6).
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah tidak lagi menjadi ajang lobi atau kedekatan personal, tetapi murni berdasarkan prestasi dan integritas. “Jabatan ini bukan hasil lobi, tapi hasil kerja nyata. Tunjukkan kinerja, bukan cari kedekatan,” ujarnya tegas.
Dari total 112 kepala sekolah yang dilantik, 103 di antaranya berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 9 orang lainnya adalah guru PPPK. Hal ini menandai transformasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang lebih meritokratis dan inklusif.
Mas Rusdi, sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa Pemkab Pasuruan menolak adanya dikotomi antara ASN dan PPPK. Menurutnya, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, siapa pun layak diberi kepercayaan untuk memimpin satuan pendidikan.
“Guru PPPK punya hak dan ruang yang sama. Yang kami lantik hari ini adalah mereka yang lolos secara kualitas, bukan karena status atau relasi,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto, menyebut pelantikan dilakukan melalui seleksi ketat. Para calon harus memiliki kualifikasi S1/D4 dari kampus terakreditasi, sertifikat pendidik, serta sertifikat calon kepala sekolah (CKS) atau status sebagai Guru Penggerak. Selain itu, nilai kinerja minimal “Baik” selama dua tahun terakhir dan pengalaman manajerial minimal dua tahun juga menjadi syarat mutlak.
Tri juga mengungkapkan bahwa kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Pasuruan masih mencapai 138 formasi. Artinya, masih ada 26 posisi yang belum terisi dan direncanakan akan diisi dalam pelantikan tahap kedua dalam waktu dekat.
“Kami sudah intens berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Targetnya, pelantikan gelombang kedua bisa segera dilakukan,” pungkas Tri.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola pendidikan di Pasuruan, yang mengedepankan profesionalisme, keadilan, dan masa depan generasi muda.
Headlinexpers-(Den)
